Masihkah Kita Bergerilya???

(Menuju Idealitas Student Goverment)

(UNSOED-Purwokerto). Tak ada kaitannya dengan latah pemberitaan wafatnya pak Harto sang smiling jendral, tulisan ini mencoba mengingatkan kita tentang peran mahasiswa. Bukan momen yang mudah dilupakan ketika massa mahasiswa berhasil menggulingkan sebuah rezim. Saat dimana mahasiswa-sebagai makhluk intelektual- mampu membangun posisi tawar pada dinamika bangsa. Berbicara mengenai mahasiswa, tak lepas dengan keberadaan organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus.

BEM, DEMA, Senat Mahasiswa, atau apapun itu namanya merupakan organisasi yang dibangun di tingkatan mahasiswa untuk berperan sebagai lembaga pemerintahan dimana presma (presiden mahasiswa) memiliki position yang sama dengan rektor dengan cakupan wilayah kerja masing-masing. Adanya lembaga pemerintahan mahasiswa merupakan representasi dimana selain sebagai wadah pembelajaran bagi mahasiswa juga menjadi pengakomodir aspirasi mahasiswa dan komunikator antara mahasiswa dengan birokrat. Dalam bahasa sederhananya, BEM memiliki peran-peran advokasi mahasiswa.

Perjalanan sejarah organisasi mahasiswa di Indonesia memiliki dinamika yang up-down. Dan memang pada fakta sejarahnya, dinamika dapat menjadi sebuah momentum yang menjadi stimulant dari sebuah gerakan. Keluarnya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, dimana Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Perguruan Tinggi bernama SMPT yang merupakan salah satu ejawantah dari penerapan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang merupakan kebijakan pemerintah untuk mengubah format organisasi kemahsiswaan dengan melarang Mahasiswa terjun ke dalam politik praktis. NKK/BKK menjadi dua akronim yag menjadi momok bagi aktivis Gerakan Mahasiswa tahun 1980-an. Istilah tersebut mengacu pada kebijakan keras rezim Presiden Soeharto pada tahun 1978 melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef untuk membungkam aksi kritis mahasiswa terhadap jalannya pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah saat itu.
Kemudian menjadi tidurlah warna-warni gerakan mahasiswa. Hal tersebut berlangsung cukup lama hampir 10 tahun lebih, saat hak-hak bersuara dibungkam dan kehidupan negara ini dipimpin oleh kediktatooran. Kritik merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Kebungkaman itu seolah berada pada kulminasi dan pecah di era 1998 dengan ditandai maraknya aksi mahasiswa dengan nilai final penggulingan rezim otoriter.

Bagaimana sepatutnya kebaradaan BEM di tingkatan kampus memang bukan sebuah hal yang mudah. Fenomena-fenomena politik praktis mulai marak dalam aktivitas dinamika kehidupan kampus. BEM yang hanya menjadi kepanjangan organisasi-organisasi ekstra kampus menjadi salah satu penyebab mengecilnya peran lembaga kemahasiswaan. Organisasi yang menguasai kampus yang dibuktikan dengan kuantitas kader dan dominasi yang menonjol akan menguasai lembaga-lembaga pemerintahan mahasiswa. Hal ini justru tidak menuju sebuah penciptaan atmosfir akademis yang penuh idealisme dan kritisisme. Kekuasaan menjadi orientasi untuk saling menyikut dengan berbagai cara, bahkan terkadang juga”menjual” idealisme yang mereka miliki.

Selain kepanjangan organisasi ekstra kampus, ada juga fenimena yang menyebutkan sebagai kepanjangan birokrat. Oknum-oknum oportunis dalam lembaga pemerintah mahasiswa yang kemudian dalam kerjanya hanya menjadi kacung birokrat serta melupakan amanah aspirasi mahasiswa yang dibebankan dipundaknya. Hal ini cukup miris. Senjata yang digunakan oleh pihak birokrat semisal kekuatan legalitas-yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses kerja mereka- menjadi iming-iming untuk membudak pada kekuatan birokrat. Sehingga di kemudiannya, BEM hanya tak beda dengan sebuah event organizer sebagai penyelenggara event-event titipan.

Gerakan Gerilya dari Kampus Jenderal Soedirman

Sebuah kisah yang cukup menarik terjadi di sebuah kampus di bilangan kabupaten Banyumas. Surat edaran bernomor 6254/H23/KM/2008 cukup membuat tercengang kawan-kawan BEM di UNSOED. Pasalnya surat itu ternyata merupakan sebuah woro-woro tentang ”kedurhakaan” pihak birokrat yang tidak mengakui legalitas BEM di tingkatan universitas tersebut. Bahkan terkesan untuk mengisolasi seluruh bentuk eksistensi dari BEM di universitas yang berlokasi di kota satria tersebut.

Perjalanan menuju adanya BEM di UNSOED memang merupakan ”babad’ yang cukup jatuh bangun. Namun, walaupun baru seumur jagung (dihitung dari pelantikan presma dan jajaran kabinet), eksistensi yang telah dibangun dapat diperhitungkan baik di tingkatan kampus, lokal, maupun nasional.

Tanpa alasan yang jelas, pihak birokrat (dalam hal ini adalah penanggungjawab di bidang kemahasiswaan) menolak untuk mau mengakui keberadaan lembaga pemerintahan mahasiswa yang telah terpilih hasil Pemilihan Raya di kampus Jenderal itu. Walhasil dalam perjalanan triwulan pertama kemarin, kawan-kawan BEM UNSOED dapat dikatakan bergerak dengan bergerilya. Tidak sedikit apa yang dilakukan mereka dalam usia yang masih belia. Peran aktif sangat ditunjukan dalam penyikapan-penyikapan isu yang berkembang di tingkatan kampus maupun masyarakat luas. Diskusi-diskusi, lokakarya, jaringan komunikasi yang telah dibentuk oleh mereka adalah sebuah bukti adanya niat untuk mewujudkan sebuah format pemerintahan mahasiswa di tingkatan universitas.

Disinyalir adanya kekuatan lain yang berorientasi pada kekuasaan membuat BEM UNSOED menjadi kehilangan respect dari pihak birokrat. Munculnya lembaga sejenis BEM di tingkatan universitas menjadi sebuah oposan yang konyol bagi BEM UNSOED. Kekuatan kapital serta politik praktis yang mencoba menodai idealisme mahasiswa menjadi ujian yang cukup berarti bagi BEM UNSOED.

Ketika dikonfirmasikan pada pihak birokrat, ternyata memang ada upaya pemutarbalikan statement. Entah siapa yang memunculkan bahwa BEM UNSOED adalah representasi dari sebuah kelompok tertentu menjadikan birokrat mengambil sikap seperti itu. Tentunya komunikasi dan koordinasi menjadi kata kunci adanya sinergisitas gerakan kedua elemen ini. Dua hal tersebut hingga tulisan ini dibuat memang belum dilakukan dan sebatas dalam planning-planning.

Doa dan harapan akan terselesaikannya polemik ini tentunya disampaikan pada kawan-kawan BEM UNSOED. Dari problem ini memang dapat diambil pelajaran pula bahwa, asumsi ternyata lebih berdampak negatif daripada sebuah tindakan. Asumsi dan sugesti tanpa pemikiran dan niat yang jernih hanya akan membawa kearah perseteruan. Perlu disayangkan pula sikap pihak-pihak yang mencoba menjilat serta berorientasi pada kekuasaan yang kemudian tidak mengindahkan etika-etika akademis dalam dinamika kehidupan politik kampus.

Disini berarti kita memerlukan konsep yang jelas dan ideal mengenai sebuah lembaga pemerintahan mahasiswa. Konsep mengani sebuah jelinan organisasi yang dibangun secara struktural yang seharusnya dipahami sebagai bagian tubuh yang utuh, tidak didasari kepentingan pribadi atau golongan. Garis koordinasi yang jelas antara organisasi di tingkatan universitas, fakultas, jurusan, ataupun unit kegiatan mahasiswa. Yang penting adalah segala hal itu dalam koridor yang masuk akal, jernih, transparan, serta bertanggungjawab. Mekanisme peraturan yang jelas bisa dijadikan salah satu solusi yang dapat mengakomodir hal ini.
Semoga pergerakan mahasiswa Indonesia lekas bangkit dari kematisurian dan kembali membangun pondasi bargaining position sebagai sumbangsih intelektual dalam dinamika bangsa. Hidup Mahasiswa!!!

Title: Masihkah Kita Bergerilya???; Written by Shinta ar-djahrie; Rating: 5 dari 5